Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.
Bandung, DetikHukum | Oligarki adalah sistem kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil elite—biasanya mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam sistem ini, arah kebijakan dan keputusan penting negara lebih banyak ditentukan oleh elite tersebut, bukan oleh suara mayoritas rakyat.
Secara historis dan praktiknya di berbagai negara, termasuk Indonesia, oligarki bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana keputusan diambil untuk menjaga dominasi kelompok tertentu. Proses demokrasi hanya menjadi formalitas, sementara keputusan sebenarnya dibuat di ruang tertutup oleh mereka yang punya uang, koneksi, dan akses terhadap kekuasaan.
Ciri-Ciri Oligarki dalam Konteks Indonesia
Beberapa tanda kuat kehadiran oligarki di Indonesia adalah:
- Konsentrasi kekuasaan pada segelintir individu atau keluarga yang memiliki kedekatan dengan penguasa.
- Kedekatan antara pengusaha besar dan elite politik dalam mengatur kebijakan.
- Penggunaan media massa untuk membentuk opini yang menguntungkan elite.
- Keterlibatan oligark dalam legislasi untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka.
- Pengaruh kuat dalam partai politik dan pemilu melalui pendanaan kampanye besar-besaran.
Dengan pola seperti ini, oligarki jelas menjadi penghambat bagi demokrasi yang sehat dan kehidupan masyarakat yang adil.
Dampak Oligarki terhadap Keadilan Sosial
Oligarki hampir selalu menciptakan ketimpangan sosial yang ekstrem. Dalam masyarakat yang dikendalikan oleh elite terbatas, akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi tidak merata.
Akibatnya:
- Kebijakan publik bias kepada elite. Misalnya, insentif dan subsidi lebih banyak mengalir ke korporasi besar daripada ke UMKM.
- Pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tertinggal. Kelompok miskin makin sulit mengakses layanan berkualitas karena negara lebih fokus melayani elite ekonomi.
- Kesenjangan ekonomi meningkat. Di berbagai negara termasuk Indonesia, pendapatan dan kekayaan kelompok atas tumbuh cepat, sementara sebagian besar rakyat tetap terjebak dalam ketidakpastian ekonomi.
Contoh nyata bisa ditemukan di Amerika Latin, di mana negara-negara dengan kekayaan alam melimpah justru memiliki penduduk asli dan lapisan bawah yang hidup dalam kemiskinan, karena seluruh nilai ekonomi dikuasai elite terdekat dengan kekuasaan.
Ancaman Nyata terhadap Demokrasi
Salah satu dampak paling serius dari oligarki adalah penggerusan demokrasi.
- Partisipasi publik menyusut. Masyarakat kehilangan semangat untuk ikut berpolitik karena merasa suaranya tidak didengar. Demokrasi berubah menjadi sekadar prosedur, bukan substansi.
- Pemilu dikendalikan uang. Kandidat yang mendapat dukungan dana dari oligarki akan lebih mudah memenangkan kontestasi politik. Akibatnya, wakil rakyat lebih tunduk pada penyandang dana ketimbang konstituen.
- Undang-undang dibuat sesuai pesanan. Beberapa undang-undang penting seperti UU Minerba, Omnibus Law, dan kebijakan pajak kerap dipertanyakan publik karena dinilai lebih berpihak pada korporasi besar daripada rakyat.
- Media dikooptasi. Dengan memiliki atau mempengaruhi media, oligarki bisa mengatur narasi, membungkam suara kritis, dan membentuk opini publik yang menyesatkan.
- Rakyat kehilangan harapan. Ketika demokrasi tak lagi memberi ruang untuk perubahan, rakyat mudah apatis, dan jurang antara pemerintah dan masyarakat makin dalam. Hal ini berbahaya karena bisa memicu krisis sosial dan kepercayaan terhadap negara.
Apa yang Bisa Dilakukan untuk Melawan Oligarki?
Melawan oligarki bukan tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif rakyat dan negara. Beberapa langkah yang bisa diambil:
- Perkuat masyarakat sipil. LSM, komunitas lokal, dan organisasi pemuda harus terus mendorong edukasi politik dan kesadaran hak warga negara.
- Dukung media independen. Media bebas yang jujur dan berani mengungkap fakta adalah senjata utama melawan manipulasi informasi yang dilakukan oligark.
- Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah wajib membuka data anggaran, proyek strategis, dan kepemilikan sumber daya. Audit publik harus dilakukan secara rutin dan terbuka.
- Reformasi partai politik dan pendanaan pemilu. Harus ada pembatasan pengaruh uang dalam pemilu agar para wakil rakyat tidak menjadi perpanjangan tangan oligarki.
- Gunakan teknologi digital untuk advokasi. Media sosial dan platform online bisa menjadi alat rakyat untuk menyuarakan kritik dan mendesak perubahan.
Demokrasi atau Kekuasaan Elite?
Oligarki bukan sekadar teori. Ia adalah kenyataan yang membungkam suara rakyat, membajak kebijakan publik, dan menjauhkan keadilan sosial. Jika kita tidak bertindak, maka demokrasi hanya akan menjadi topeng dari kekuasaan segelintir orang yang tidak mewakili kepentingan bangsa.
Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa negara ini milik semua warga, bukan hanya milik mereka yang punya modal dan koneksi.
Demokrasi yang sehat tidak akan pernah lahir di bawah bayang-bayang oligarki.
Dan masa depan bangsa bergantung pada keberanian rakyat untuk melawan dominasi segelintir elite.
