DetikHukum.com | Labuhanbatu Utara-LABURA – Penanganan kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam terhadap seorang wartawan media online, Munawir Hasibuan, menjadi sorotan. Pasalnya, setelah terduga pelaku berinisial RD diamankan oleh Polsek Kualuh Hulu, Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), korban justru mengaku mendapat informasi dari penyidik bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut dinyatakan hilang.
Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberadaan dan penanganan barang bukti dalam perkara dugaan pengancaman terhadap insan pers.
Peristiwa itu terjadi pada 12 November 2026 di sekitar SPBU 14.214.234, Jalan Jenderal Sudirman, Aek Kanopan. Saat itu, Munawir tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk melakukan peliputan dan konfirmasi terkait dugaan aktivitas penyulingan atau penimbunan BBM di lokasi tersebut.
Dalam kejadian itu, korban mengaku mendapat ancaman menggunakan senjata tajam, bahkan diduga hendak ditikam oleh seorang pria yang diketahui berinisial RD, yang disebut bekerja sebagai mandor SPBU.
Terduga pelaku kemudian diamankan oleh personel Polsek Kualuh Hulu pada Jumat (13/11/2026).
Namun, persoalan muncul ketika korban menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP). Menurut pengakuan Munawir, penyidik atau Juper menyampaikan bahwa barang bukti senjata tajam yang diduga digunakan dalam peristiwa pengancaman tersebut telah hilang.
“Kata penyidik Juper di Polsek Kualuh Hulu sewaktu dilakukan BAP, barang bukti sajam yang digunakan oleh terduga pelaku RD tersebut hilang,” ungkap Munawir kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
BARANG BUKTI HILANG, SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
Pernyataan mengenai hilangnya barang bukti tersebut menjadi persoalan yang harus mendapatkan penjelasan resmi dan terbuka dari pihak kepolisian.
Sebab, senjata tajam yang diduga digunakan untuk mengancam korban merupakan salah satu barang bukti penting yang perlu ditelusuri dalam proses penyidikan.
Korban menyebutkan bahwa dirinya memiliki dokumentasi berupa sejumlah foto dan video yang diduga memperlihatkan seseorang membawa senjata tajam saat peristiwa berlangsung.
Oleh karena itu, muncul sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab penyidik: Apakah senjata tajam tersebut pernah diamankan? Jika pernah, kapan dan di mana barang bukti itu diamankan? Bagaimana proses penyimpanan dan pengelolaannya? Jika benar hilang, bagaimana kronologi serta langkah kepolisian untuk menelusuri keberadaannya?
Pertanyaan tersebut penting agar tidak menimbulkan dugaan maupun spekulasi di tengah masyarakat mengenai penanganan perkara.
Munawir mengaku kecewa dan meminta agar kasus tersebut tidak berhenti hanya karena persoalan barang bukti.
“Kita akan kawal ketat proses hukumnya. Barang bukti pisau itu sangat penting karena ada dokumentasi foto dan video. Kami meminta agar keberadaan senjata tajam tersebut ditelusuri dan diusut sampai tuntas,” tegasnya.
Korban juga meminta Kapolres Labuhanbatu serta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara tersebut.
MINTA PROPAM DAN PIMPINAN POLRI MELAKUKAN PENGAWASAN
Untuk memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan profesional, korban berharap pimpinan kepolisian melakukan evaluasi terhadap informasi hilangnya barang bukti tersebut.
Apabila benar terjadi kehilangan barang bukti yang sebelumnya telah diamankan, maka perlu dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur untuk mengetahui kronologi, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan barang bukti.
Penanganan perkara juga diharapkan tetap berlanjut berdasarkan alat bukti lain yang sah, termasuk keterangan saksi, dokumentasi foto, rekaman video, dan bukti pendukung lainnya.
Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Kualuh Hulu dengan nomor laporan polisi LP/B/261/XI/2026.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Kualuh Hulu belum memberikan keterangan resmi mengenai informasi hilangnya barang bukti senjata tajam tersebut, meskipun konfirmasi tertulis telah disampaikan melalui pesan WhatsApp.
DetikHukum.com menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam penegakan hukum. Persoalan hilangnya barang bukti harus mendapatkan penjelasan yang terang, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolsek Kualuh Hulu, penyidik, maupun pihak terkait lainnya demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Penulis: Mora Tanjung
Redaksi: DetikHukum.com
Eksplorasi konten lain dari DetikHukum
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
