Program Makan Siang Gratis Sebaiknya Dibatalkan
Bandung, pelitaindonews | Program makan siang gratis bagi siswa yang direncanakan diluncurkan pemerintahan Prabowo menjadi topik menarik karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa dan menunjang kualitas pendidikan. Namun, di balik niat baik tersebut, program ini diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan serius yang berasal dari keberagaman kondisi sekolah dan siswa di Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, ribuan sekolah dengan...
Asas Legalitas dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Bandung, DetikHukum | Dalam sistem hukum Indonesia, asas legalitas atau juga dikenal sebagai asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi. Asas ini juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian Asas Legalitas Asas legalitas dapat diartikan sebagai prinsip bahwa tidak ada tindakan pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang...
Mengembangkan Lulusan Berkualitas untuk Dunia Kerja dan Masyarakat yang Produktif di SMK Taruna Ganesha
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Ganesha adalah salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki tujuan yang jelas dalam memberikan pendidikan kepada siswa-siswi. Melalui program pendidikan yang komprehensif, SMK Taruna Ganesha bertujuan untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. 1. Mempersiapkan Siswa untuk Dunia Kerja Salah satu tujuan utama dari pendidikan di SMK Taruna...
Bagaimana Jika Pengadilan Menghasilkan Ketidakadilan?
Di negara kita, pengadilan adalah lembaga yang bertugas menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum. Namun, terkadang ada situasi di mana pengadilan melalui putusan majelis hakim justru menghadirkan ketidakadilan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidaktepatan dalam menerapkan hukum, adanya intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, atau mungkin karena faktor subjektivitas dari para hakim. Salah satu contoh nyata...
Beberapa Caleg DPRD Humbahas Bersaing Hingga 1 Juta per Suara Pemilih, Bawaslu Tutup Mata!
Doloksanggul, DetikHukum | Politik uang telah menjadi isu yang sering muncul dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Praktik ini dilakukan oleh beberapa calon legislatif (caleg) yang berlomba-lomba untuk memenangkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humbang Hasundutan. Mereka berani menawarkan harga 1 juta rupiah hanya untuk mendapatkan satu suara pemilih. Informasi itu diperoleh tim redaksi pelitaindonews melalui serangkaian investigasi di...
Kehadiran Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan: Layaknya Outopilot
Doloksanggul, pelitaindonews. Di awal tahun 2024 ini Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM, seorang putra kelahiran Doloksanggul yang lebih dari 30 tahun merantau, mudik dan berbaur berdiskusi dengan berbagai unsur masyarakat di Humbang Hasundutan, mengungkapkan kesimpulannya terhadap kehadiran pemerintahan di kabupaten tersebut, Sabtu (06/01), di Doloksanggul. Menurut Bernard Simamora, selama 8 tahun terakhir, masyarakat tidak merasakan kehadiran...
Pemkab Humbahas Miskin Gagasan, Lalu Lintas Doloksanggul Makin Semrawut
Doloksanggul (pelitaindo.news)- Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat sebuah permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu semakin semrawutnya lalu lintas di Doloksanggul. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sepertinya kekurangan gagasan dalam mengatasi masalah ini. Hal ini sangat mempengaruhi mobilitas dan keselamatan masyarakat di daerah tersebut. Tim pelitaindonews langsung melakukan pengamatan di sekitar Pasarbaru dan Simpang Opat Doloksanggul, Jumat (05/01/2024), dan...
Politik Uang Dalam Pemilu? Inilah Aturan dan Ancaman Hukumannya
Bandung, DetikHukum | Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam proses pemilihan umum. Praktik ini melibatkan penyaluran uang atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Meskipun politik uang dilarang dan dianggap sebagai delik hukum, praktik ini masih sering terjadi di Indonesia. Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang delik hukum politik uang. Pasal 280 ayat (1)...
Beginilah Bahayanya Politik Uang Dalam Pemilihan Umum
Bandung, DetikHukum | Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam proses pemilihan umum. Praktik ini terjadi ketika calon atau tim kampanye memberikan uang atau imbalan materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka. Meskipun terlihat menguntungkan bagi pihak yang memberikan uang, namun politik uang memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan masyarakat. Salah satu bahaya dari politik uang...
Inilah Bahayanya Politik Uang Dalam Pemilihan Umum
Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam proses pemilihan umum. Praktik ini terjadi ketika calon atau tim kampanye memberikan uang atau imbalan materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka. Meskipun terlihat menguntungkan bagi pihak yang memberikan uang, namun politik uang memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan masyarakat. Salah satu bahaya dari […]
The post Inilah Bahayanya Politik Uang Dalam Pemilihan Umum first appeared on Majalah Hukum.
