Menkes Minta Maaf soal Simpang Siur “Nilai E” Penanganan Corona di DKI
pelitaindonews - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta maaf kepada seluruh tenaga kesehatan dan petugas yang menangani Corona di DKI Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Budi terkait nilai 'E' atau paling buruk yang diberikan Kemenkes kepada DKI terkait penanganan Corona. "Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi," kata Budi...
Perlu Kehati-hatian Membeli Tanah Girik
Bandung, DetikHukum | Sebelum membeli tanah girik, pastikan dulu beberapa hal. Girik merupakan salah satu bukti penguasaan seseorang terhadap tanah atau properti. Mungkin saja Anda tertarik membeli sebidang tanah, tetapi statusnya bukan SHM atau SHGB, melainkan girik. Untuk itu penting Anda ketahui beberapa hal tentang tanah girik di bawah ini. Perbedaan Tanah Girik dengan SHM Berbeda dengan SHM (Sertifikat Hak Milik)...
Utang Pribadi Isteri Juga Merupakan Utang Suami?
Jika isteri meminjam uang dengan membuat perjanjian dengan pemilik dana tanpa sepengetahuan suami, apakah suami bertanggung jawab atas utang itu? Bagaimana pula jika isteri menjaminkan harta gono gini (rumah) karena meminjam uang tetapi suami tidak mengetahui (termasuk perjanjian dilakukan di notaris tetapi tanpa persetujuan suami), apakah rumah bisa disita untuk melunasi utang tersebut? Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti,...
Kumpulan Asas Hukum
Pengertian asas hukum secara umum ialah prinsip-prinsip yang di anggap dasar atau fundamental dalam hukum. Asas-asas itu juga disebut titik tolak dalam pembentukan UU dan interpretasi UU tersebut. Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksananya akan runtuh. Asas hukum sangatlah penting karena dari asas tersebut kita mengetahui, Apakah suatu peraturan...
Insentif yang Ditawarkan Omnibus law Perpajakan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan Omnibus Perpajakan yang terdiri dari beberapa kelompok isu. Ranah yang dijadikan Omnibus law adalah terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda) yang terpengaruh atau yang dipengaruhi oleh undang-undang ini. “Kelompok...
Agar Kendaraan Tidak Diambil Paksa, Pahami UU Fidusia dan Perkap No. 8 Tahun 2011
Saat ini untuk mengajukan kredit kendraan bukanlah hal yang sulit. Banyak perusahaan pembiayaan (leasing) menawarkan kredit dengan berbagai jenis kebutuhan, seperti kredit kendaraan bermotor dan lain-lain. Namun, tidak sedikit kasus jika si debitur menunggak kredit beberapa bulan maka perusahaan pembiayaan selaku kreditur langsung mengambil paksa barang atau kendaraan debitur lewat debt collector. Padahal jika kita pahami Undang-Undang No.42 Tahun...
Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Barang Jaminan
Eksekusi dengan penjualan barang jaminan atas obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi lewat pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya harus dijual melalui pelelangan umum, yaitu oleh pejabat kantor lelang. Pelelangan barang jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang telah...
Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang
Bagaimana kalau terjadi sesuatu hal tak terduga sehingga sertifikat tanah asli yang Anda miliki hilang, apakah hak tanah yang Anda miliki tersebut juga hilang? Tentu saja tidak, karena pada dasarnya sertifikat tanah asli yang Anda pegang tersebut hanya merupakan salinan dari buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan atau Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tempat tanah tersebut...
Masalah Rumah dan Tanah Warisan
Waris yang paling sering menjadi potensi bermasalah adalah rumah atau tanah, apalagi jika ahli waris ada beberapa orang dan berbeda pendapat tentang objek waris. Di tengah masyarakat sering terjadi seorang ahli waris tidak setuju menjual rumah waris namun saudaranya yang lain ingin menjual rumah tersebut. Pengaturan materil mengenai kewarisan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu untuk...
Pencabutan Pengaduan Tindak Pidana di Kepolisian
Saya dilaporkan hingga berstatus DPO di Kepolisian, padahal saya tidak melakukan tindakan melanggar hukum apapun, dan pelaporan ini atas dasar kesalahpahaman. Untuk itu bagaimana caranya mencabut laporan tersebut, dan siapa yang bisa melakukan pencabutan pelaporan? Penjelasan Terdapat 2 (dua) jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan perkara pidana, yaitu delik biasa dan delik delik aduan. Pemrosesan suatu perkara pidana tergantung pada jenis...
