Akibat Hukum Jika Merekayasa Alat Bukti di Persidangan
Apa yang terjadi jika mengajukan alat bukti palsu/merekayasa alat bukti untuk kelengkapan tuntutan di pengadilan? Misalnya salah satu alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana adalah keterangan saksi. Jika dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh...
Duka Lagi dari Papua Kala Polisi Gugur Diserang OTK
Bandung, DetikHukum | Papua berduka lagi. Kali ini, polisi di Papua gugur diserang orang tak dikenal alias OTK. Peristiwa penyerangan itu terjadi pada Jumat (28/5/2021) dini hari. Sebanyak 6 OTK menyerang Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) Oksamol di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Penyerangan itu pun menewaskan Kasubsektor Oksamol, Briptu Mario Sanoi. Tak hanya itu, tiga pucuk senjata api (senpi) berjenis SS1 V1 dan...
Felicia Tissue Silakan Baca Ini Sebelum Mention Kaesang Lagi
Bandung, DetikHukum | Seperti yang dialami Felicia Tissue, ditinggal pasangan pas lagi sayang-sayangnya tentu bikin baper sangat. Tapi apakah kita harus mencari tahu mati-matian tentang penyebab pasangan, calon suami/ istri, maupun tunangan kita melakukan ghosting? Mungkin insight yang diberikan konsultan cinta Lex dePraxis ini bisa menjadi pertimbangan. Ada kalanya tidak perlu mengajukan pertanyaan jika tidak siap dengan jawabannya. Tidak usah...
PDIP Sebut SBY Bapak Bansos, PD Balas Madam Bansos
Bandung, DetikHukum | PDIP menyinggung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Bapak Bansos Indonesia. Julukan itu disebutkan saat Hasto menjadi saksi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Hasto awalnya mengatakan perjanjian Batu Tulis antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri yang sudah tidak relevan lagi saat ini. Perjanjian itu sudah selesai pada Pemilu 2009 dengan hasil PDIP mengalami kekalahan. "Tapi kalau prasasti Batu Tulis yang...
Menkes Minta Maaf soal Simpang Siur “Nilai E” Penanganan Corona di DKI
pelitaindonews - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta maaf kepada seluruh tenaga kesehatan dan petugas yang menangani Corona di DKI Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Budi terkait nilai 'E' atau paling buruk yang diberikan Kemenkes kepada DKI terkait penanganan Corona. "Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi," kata Budi...
Perlu Kehati-hatian Membeli Tanah Girik
Bandung, DetikHukum | Sebelum membeli tanah girik, pastikan dulu beberapa hal. Girik merupakan salah satu bukti penguasaan seseorang terhadap tanah atau properti. Mungkin saja Anda tertarik membeli sebidang tanah, tetapi statusnya bukan SHM atau SHGB, melainkan girik. Untuk itu penting Anda ketahui beberapa hal tentang tanah girik di bawah ini. Perbedaan Tanah Girik dengan SHM Berbeda dengan SHM (Sertifikat Hak Milik)...
Utang Pribadi Isteri Juga Merupakan Utang Suami?
Jika isteri meminjam uang dengan membuat perjanjian dengan pemilik dana tanpa sepengetahuan suami, apakah suami bertanggung jawab atas utang itu? Bagaimana pula jika isteri menjaminkan harta gono gini (rumah) karena meminjam uang tetapi suami tidak mengetahui (termasuk perjanjian dilakukan di notaris tetapi tanpa persetujuan suami), apakah rumah bisa disita untuk melunasi utang tersebut? Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti,...
Kumpulan Asas Hukum
Pengertian asas hukum secara umum ialah prinsip-prinsip yang di anggap dasar atau fundamental dalam hukum. Asas-asas itu juga disebut titik tolak dalam pembentukan UU dan interpretasi UU tersebut. Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksananya akan runtuh. Asas hukum sangatlah penting karena dari asas tersebut kita mengetahui, Apakah suatu peraturan...
Insentif yang Ditawarkan Omnibus law Perpajakan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan Omnibus Perpajakan yang terdiri dari beberapa kelompok isu. Ranah yang dijadikan Omnibus law adalah terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda) yang terpengaruh atau yang dipengaruhi oleh undang-undang ini. “Kelompok...
Agar Kendaraan Tidak Diambil Paksa, Pahami UU Fidusia dan Perkap No. 8 Tahun 2011
Saat ini untuk mengajukan kredit kendraan bukanlah hal yang sulit. Banyak perusahaan pembiayaan (leasing) menawarkan kredit dengan berbagai jenis kebutuhan, seperti kredit kendaraan bermotor dan lain-lain. Namun, tidak sedikit kasus jika si debitur menunggak kredit beberapa bulan maka perusahaan pembiayaan selaku kreditur langsung mengambil paksa barang atau kendaraan debitur lewat debt collector. Padahal jika kita pahami Undang-Undang No.42 Tahun...
