Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Barang Jaminan
Eksekusi dengan penjualan barang jaminan atas obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi lewat pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya harus dijual melalui pelelangan umum, yaitu oleh pejabat kantor lelang. Pelelangan barang jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang telah...
Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang
Bagaimana kalau terjadi sesuatu hal tak terduga sehingga sertifikat tanah asli yang Anda miliki hilang, apakah hak tanah yang Anda miliki tersebut juga hilang? Tentu saja tidak, karena pada dasarnya sertifikat tanah asli yang Anda pegang tersebut hanya merupakan salinan dari buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan atau Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tempat tanah tersebut...
Masalah Rumah dan Tanah Warisan
Waris yang paling sering menjadi potensi bermasalah adalah rumah atau tanah, apalagi jika ahli waris ada beberapa orang dan berbeda pendapat tentang objek waris. Di tengah masyarakat sering terjadi seorang ahli waris tidak setuju menjual rumah waris namun saudaranya yang lain ingin menjual rumah tersebut. Pengaturan materil mengenai kewarisan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu untuk...
Pencabutan Pengaduan Tindak Pidana di Kepolisian
Saya dilaporkan hingga berstatus DPO di Kepolisian, padahal saya tidak melakukan tindakan melanggar hukum apapun, dan pelaporan ini atas dasar kesalahpahaman. Untuk itu bagaimana caranya mencabut laporan tersebut, dan siapa yang bisa melakukan pencabutan pelaporan? Penjelasan Terdapat 2 (dua) jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan perkara pidana, yaitu delik biasa dan delik delik aduan. Pemrosesan suatu perkara pidana tergantung pada jenis...
Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata
Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum); Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang; Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat); Apabila kedua belah pihak...
Langkah Hukum Atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
Menurut Penjelasan Umum Angka 10 Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), tidak ada upaya hukum banding dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Putusan PHI yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan PHI yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu...
Jika Perusahaan Mem-PHK, Cermati Putusan MK
Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satu UU yang terbanyak diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan penelusuran, sudah 33 kali UU Ketenagakerjaan diuji materi dan menempati urutan ke-7 diantara 10 UU terbanyak diuji sepanjang MK berdiri. Tentu saja, putusan MK terkait beberapa pengujian UU Ketenagakerjaan mengubah norma yang berlaku, terutama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)....
Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik
Pemberian sanksi administrasi oleh pemerintah kepada sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan sebuah perseroan, menjadi pembelajaran tentang bagaimana seyogianya memahami tanggung jawab hukum bagi profesi AP. Pertanggungjawaban pidana dan administrasi bagi pengemban profesi akuntan publik (AP) harus dipahami para praktisi profesi AP, yang menurut Undang-Undang Akuntan diberi kewenangan mengaudit dan memberikan opini atas laporan keuangan suatu...
Upah Proses PHK Menurut Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011
Kompleksnya hubungan antara pekerja/buruh dan pemberi kerja tidak dapat dielakkan bahwa sering kali terjadi perselisihan di dalamnya, hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Menurut Pasal 1 Angka (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan :“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Bagi pekerja/buruh, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berarti pekerja/buruh kehilangan pekerjaan dan...
Kompilasi Putusan MK Terhadap UU Ketenagakerjaan Hingga 2018
Sejak keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK), terjadi penguatan prinsip checks and balances antarlembaga negara di Indonesia, khususnya antara legislatif dan yudikatif. MK telah memfasilitasi warga negara untuk “menggugat” norma dalam UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusionalnya. UU Ketenagakerjaan kenyataannya merupakan salah satu UU yang paling sering diuji konstitusionalitasnya oleh MK. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan)...
