Langkah Hukum Jika Suami Tidak Menafkahi Isteri dan/atau Anak
Kasus Suami saya sudah 12 tahun ini tidak pernah lagi menafkahi saya dan anak-anak, padahal dia tidak sedang dalam kekurangan. Dia juga jarang pulang, alasannya harus mengurus usahanya yang ada di Kalimantan. Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dengan dia. Pertanyaannya, saya ingin dia menafkahi saya dan anak-anak saya. Langkah hukum apa yang bisa saya tempuh agar suami saya...
Prosedur Ganti Nama Menurut Hukum
Saya merasa begitu tersiksa dan malu dengan nama saya. Saya seorang pria tetapi nama saya mirip dan lazim dipakai oleh wanita dan kerap jadi bahan tertawaan teman-teman, sehingga saya tersiksa dan merasa malu dengan nama saya. Seorang teman menyarankan saya untuk ganti nama dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Saya bingung karena tidak tahu prosedurnya dan, dan saya khawatir...
Prosedur Perceraian Non Muslim di Indonesia
Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Kristen tunduk pada peraturan yang diatur dalam dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka yang melangsungkan Perkawinan, sesuai ketentuan di atas,...
UU KPK Layak Digugat ke MK
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menilai Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan layak digugat secara formil ke Mahkamah Konstitusi. Menurut PSHK, ada tiga aturan yang dilanggar pemerintah dan DPR dalam proses pengubahan UU tersebut. "Uji formil itu terkait prosedur pembentukan. Nah, sekarang UU KPK itu menyalahi prosedur pembentukan," kata peneliti PSHK Agil Oktaryal saat dihubungi, Sabtu, 21 September...
MA Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Litigasi
Mahkamah Agung (MA) melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA meluncurkan sembilan inovasi aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. "Sembilan aplikasi tersebut bertujuan untuk mendukung implementasi sistem e-Litigasi di Mahkamah Agung yang telah diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung RI," ujar Dirjen Badan Peradilan Agama Aco Nur di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu. Adapun sembilan aplikasi tersebut,...
Pemalsuan Klaim Asuransi: Sidang In Absentia Dapat Digelar
Sidang kasus pemalsuan klaim asuransi yang diduga melibatkan Terdakwa AL semakin berlarut-latut. Penyababnya, AL kembali mangkir di sidang yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Akademisi bidang hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasan berpendapat, sidang in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa dibenarkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sepanjang yang bersangkutan sudah dipanggil secara sah menurut hukum. Bahkan, lanjutnya persidangan...
Bagaimana Jika Anda Ditangkap Polisi?
Tidak semua orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Kecuali memang disengaja seperti menipu, mencuri, dan merampok. Misalnya, membeli sesuatu barang dari hasil kejahatan, sedangkan saat sebelumnya Anda tidak tahu barang itu barang rampokan. Anda bisa dituduh sebagai penadah dan ditangkap polisi. Bisa terjadi juga, Anda sesungguhnya tak bersalah, tetapi tiba-tiba ditangkap polisi,...
Kendala Dalam Menjerat Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Penanganan korupsi oleh aparat penegak hukum belum maksimal menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, dari data penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak swasta justru merupakan salah satu pihak yang tertinggi melakukan tindak pidana korupsi. Dari data di tahun 2016 saja sudah ada 150 orang yang menjadi terpidana korupsi dari korporasi yang lebih banyak dari jumlah pejabat negara yang...
Konsistensi Bernegara Hukum
Oleh Sudjito Atmoredjo *) INDONESIA ialah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum senantiasa a priori dan normatif terhadap segala pemikiran, sikap, dan perilaku semua warga negara dan penyelenggara negara tanpa perkecualian. Tidak diperkenankan atas nama kekuasaan ataupun demi kepentingan tertentu, hukum ditempatkan di belakang (posteriori) terhadap kehendak seseorang, penguasa, atau pihak-pihak manapun. Dalam bernegara hukum senantiasa diperlukan konsistensi. Konsistensi adalah ketaatan...
PP 103/2012, KPK Dibiarkan Tidak Mandiri Kelola SDM dan Penyidik
Oleh Bernad Simamora Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 7 Desember 2012, meskipun baru diumumkan kepada publik 10 Desember 2012. Presiden dinilai lamban dalam mengeluarkan PP tersebut, karena sejak November 2012 KPK telah meminta Presiden SBY segera menandatangani draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor...
