MA Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Litigasi
Mahkamah Agung (MA) melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA meluncurkan sembilan inovasi aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. "Sembilan aplikasi tersebut bertujuan untuk mendukung implementasi sistem e-Litigasi di Mahkamah Agung yang telah diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung RI," ujar Dirjen Badan Peradilan Agama Aco Nur di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu. Adapun sembilan aplikasi tersebut,...
Pemalsuan Klaim Asuransi: Sidang In Absentia Dapat Digelar
Sidang kasus pemalsuan klaim asuransi yang diduga melibatkan Terdakwa AL semakin berlarut-latut. Penyababnya, AL kembali mangkir di sidang yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Akademisi bidang hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasan berpendapat, sidang in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa dibenarkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sepanjang yang bersangkutan sudah dipanggil secara sah menurut hukum. Bahkan, lanjutnya persidangan...
Bagaimana Jika Anda Ditangkap Polisi?
Tidak semua orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Kecuali memang disengaja seperti menipu, mencuri, dan merampok. Misalnya, membeli sesuatu barang dari hasil kejahatan, sedangkan saat sebelumnya Anda tidak tahu barang itu barang rampokan. Anda bisa dituduh sebagai penadah dan ditangkap polisi. Bisa terjadi juga, Anda sesungguhnya tak bersalah, tetapi tiba-tiba ditangkap polisi,...
Kendala Dalam Menjerat Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Penanganan korupsi oleh aparat penegak hukum belum maksimal menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, dari data penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak swasta justru merupakan salah satu pihak yang tertinggi melakukan tindak pidana korupsi. Dari data di tahun 2016 saja sudah ada 150 orang yang menjadi terpidana korupsi dari korporasi yang lebih banyak dari jumlah pejabat negara yang...
Konsistensi Bernegara Hukum
Oleh Sudjito Atmoredjo *) INDONESIA ialah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum senantiasa a priori dan normatif terhadap segala pemikiran, sikap, dan perilaku semua warga negara dan penyelenggara negara tanpa perkecualian. Tidak diperkenankan atas nama kekuasaan ataupun demi kepentingan tertentu, hukum ditempatkan di belakang (posteriori) terhadap kehendak seseorang, penguasa, atau pihak-pihak manapun. Dalam bernegara hukum senantiasa diperlukan konsistensi. Konsistensi adalah ketaatan...
PP 103/2012, KPK Dibiarkan Tidak Mandiri Kelola SDM dan Penyidik
Oleh Bernad Simamora Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 7 Desember 2012, meskipun baru diumumkan kepada publik 10 Desember 2012. Presiden dinilai lamban dalam mengeluarkan PP tersebut, karena sejak November 2012 KPK telah meminta Presiden SBY segera menandatangani draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor...
Timbangan Hukum yang Timpang
Oleh ENDAH RAHAYU dan INDAH SURYA WARDHANI Tajamnya pedang hukum yang mengena kepada orang kecil ternyata tumpul saat menghadapi orang yang memiliki kekuasaan. Timpangnya timbangan hukum membuat citra aparat hukum pun terpuruk, bahkan menyentuh titik nadir. Citra aparat hukum di mata publik kali ini adalah yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Penurunan citra pada kejaksaan dan kehakiman bahkan lebih tajam daripada...
Hukum untuk Si Miskin
Oleh John IM Pattiwael "Hukum begitu tajam menghujam si miskin yang lemah, sementara pada saat yang sama, hukum begitu tumpul terhadap mereka yang berkuasa”. Pendapat seorang rekan pengacara publik pada sebuah lembaga bantuan hukum tersebut terasa sangat relevan terhadap diri Aspuri (19). Bagaimana tidak, Aspuri telah ditahan selama dua setengah bulan dengan dalih, kalaupun dapat dijadikan alasan, Pasal 362 Kitab Undang-undang...
Itulah Indonesia!
Oleh BUDIARTO SHAMBAZY Koran dwimingguan Sun News di Santa Fe (New Mexico) edisi 28 Oktober memuat judul "Obama Wins!" di halaman depan. Tak ada teks, cuma judul itu plus foto Barack Obama dengan giginya yang kayak Chiclets itu sehalaman. Kok nekat? "Tiap orang ingin jadi yang pertama mengumumkan pemenang pilpres. Kami mencatat rekor itu," kata pengumuman koran bertiras 10.000 eksemplar itu. Lain...
KPK Perlu Mengamati, Revisi UU MA Sarat Nuansa Politik
Nuansa politik, termasuk politik uang, dirasakan amat kental dalam pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Agung. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK perlu mengamati pembahasan rancangan undang-undang itu. ”Nuansa politik uangnya kental sekali. Seolah ada perburuan tunjangan hari raya. Juga seperti ada target untuk mengesahkan UU itu pada September ini,” kata peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Deta Artasari, Minggu (21/9)...
