LBH BAPEKSI Kabupaten Bandung Gelar Penyuluhan Hukum Bersama warga dan forum FPJB,tentang Hak dan Kewajiban Pengemudi dan Warga
Bandung, detikhukum.com —Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BAPEKSI Kabupaten Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Pengemudi/Warga, yang dipimpin langsung oleh Ucok Parulian Tamba, S.H., M.H., selaku Ketua LBH BAPEKSI Kabupaten Bandung. Dalam penyuluhan tersebut, Ucok Parulian Tamba menyampaikan materi mendalam mengenai hak dan kewajiban para pengemudi serta warga masyarakat, khususnya...
Warga Pangaritan Geruduk Rumah Ustaz Terduga Cabul, Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Pelecehan Berkedok Pengobatan
Bandung, detikhukum.com– Suasana tegang menyelimuti kawasan Pangaritan, Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, pada Kamis (16/10/2025) sore. Puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan sebuah rumah yang diduga milik seorang ustaz berinisial U, yang dituding melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap sejumlah pasiennya dengan modus pengobatan tradisional.Aksi yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang...
Kasus Pembunuhan yang Ditangani Polsek Antapani Bandung Belum Temui Titik Terang – Keluarga Korban Tuntut Keadilan
Bandung, detikhukum.com —Sudah lebih dari 8 bulan kasus dugaan pembunuhan terhadap korban (fjngh) yang ditangani oleh Polsek Antapani, Kota Bandung, belum juga menemukan titik terang. Hingga saat ini, pelaku masih belum terungkap, sementara keluarga korban terus menuntut kejelasan dan keadilan atas penanganan perkara tersebut. Menurut keterangan kuasa hukum keluarga korban dari BSDR (Biro Studi dan Bantuan Hukum BSD), terdapat sejumlah...
Desak Kajati Aceh Usut Dugaan Pagu Gelondongan di Dinas Kesehatan Aceh Tenggara
Kutacane, detikhukum.com — Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara diduga melakukan pengadaan melalui metode e-purchasing untuk lima paket proyek dengan pagu gelondongan atau belum terperinci senilai Rp3.545.534.390, menggunakan satu kode Rencana Umum Pengadaan (RUP). Praktik ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Ketua LSM GEMPUR menilai, setiap paket yang diumumkan dalam RUP harus sesuai...
Opini: Kasus Merokok di SMAN 1 Cimarga, Antara Penegakan Aturan dan Pembinaan Karakter
Detikhukum.com-Kasus seorang siswa SMAN 1 Cimarga yang merokok di lingkungan sekolah baru-baru ini menjadi sorotan publik. Kejadian ini memicu perdebatan mengenai penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah dan pendekatan yang tepat dalam mendisiplinkan siswa. Merokok di lingkungan sekolah jelas melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, serta...
Diduga Ada Penyimpangan Proyek Tebing Sungai Lawe Alas, Media detikhukum.com Rekomendasikan Pengawasan Diperketat
Detikhukum.com-Kutacane, Aceh Tenggara — 11 Oktober 2025Proyek pembangunan pengendalian banjir dan perkuatan tebing Sungai Lawe Alas (lanjutan) Hulu WS Alas di Kabupaten Aceh Tenggara kembali menuai sorotan tajam. Proyek strategis nasional dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.977.746.000 ini dikerjakan oleh CV. Alfatir selaku kontraktor pelaksana dan CV. Centrina Engineering sebagai konsultan pengawas teknis. Investigasi lapangan yang dilakukan oleh Media detikhukum.com...
LSM GEMPUR Desak Kejati Aceh Usut Dugaan Penyimpangan Dana Pokir
Detikhukum.com-Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Umat dan Rakyat (LSM GEMPUR) Aceh Tenggara, Muhammad Kanedy, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk turun tangan dan mengusut secara tuntas dugaan penyimpangan penggunaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun anggaran 2023 hingga 2024. Kanedy menegaskan, dugaan praktik korupsi dalam proyek Pemasangan Lampu Penerangan Tenaga Surya (PTS) di...
Hilangnya Dokumen Girik, Cermin Kelalaian Negara dan Ancaman Hilangnya Hak Rakyat”?
Detikhukum.com-Girik atau Letter C merupakan dokumen penting dalam sejarah administrasi pertanahan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Walau tidak lagi diakui sebagai bukti hak milik secara yuridis, girik tetap memiliki nilai historis dan administratif sebagai penanda hubungan hukum antara seseorang dengan sebidang tanah. Dokumen ini juga menjadi jejak penguasaan tanah pada masa kolonial,...
Dokumen Girik C No.1350 Hilang, Dua Kelurahan Saling Lempar — Ahli Waris Laporkan ke Ombudsman RI
Detikhukum.com-Bekasi, 13 Oktober 2025 pukul 15.30 — Dugaan hilangnya dokumen tanah Girik C No.1350 atas nama almarhum Aliyas Bin Aing resmi dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Laporan tersebut diajukan oleh kuasa ahli waris, H.M. Sulaeman, didampingi pimpinan media SBI dan Bhayangkara News. Pengaduan muncul setelah upaya pencarian dokumen dasar kepemilikan tanah milik Aliyas Bin Aing tidak membuahkan hasil. Dua kelurahan...
Nina Fitriana: Kolaborasi Pentahelix Solusi Responsif di Siskamling Siaga Bencana Cihapit
Detikhukum.com/HumasDPRD- Anggota DPRD Kota Bandung, Nina Fitriana Sutadi, S.IP., M.IP., menghadiri undangan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana Kelurahan Cihapit, Kota Bandung, Jumat, 10 Oktober 2025. Nina Fitriana berharap agar masyarakat dapat lebih memahami peran eksekutif dan legislatif dalam pelayanan publik dan penyelesaian masalah. Pemahaman ini krusial agar penanganan isu di masyarakat dapat berjalan sesuai fungsi...
