Peradilan Koneksitas dalam Perkara Pertanahan Menuju Peradilan Khusus
Bandung, DetikHukum | Konflik pertanahan di Indonesia kian kompleks dan mengakar. Satu sengketa tanah kerap kali mencakup pemalsuan dokumen (pidana), penguasaan lahan tanpa hak (perdata), hingga penerbitan sertifikat cacat prosedur (tata usaha negara). Namun, sistem hukum yang ada masih bersifat sektoral. Sengketa tanah diproses terpisah: ke peradilan pidana untuk pemalsuan, ke perdata untuk kepemilikan, dan ke PTUN untuk sengketa...
Urgensi Pengadilan Khusus Pertanahan dalam Memberantas Mafia Tanah dan Sengketa Agraria
Bandung, DetikHukum | Fenomena mafia tanah telah menjadi salah satu masalah agraria paling serius di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Mereka bukan hanya sekumpulan individu yang memalsukan dokumen, tetapi sindikat terorganisir yang melibatkan oknum aparat desa, notaris, pejabat agraria, hingga penegak hukum. Dengan dokumen palsu dan jaringan kekuasaan, mereka dapat merebut tanah sah milik warga, bahkan mengajukan gugatan hukum...
Modus Mafia Tanah: Dari Tanah Terlantar, Sertifikat Palsu, Hingga Permohonan Pailit
Bandung, DetikHukum | Salah satu tantangan besar dalam sistem pertanahan Indonesia adalah maraknya mafia tanah yang memanfaatkan kelengahan pemilik sah, kelemahan sistem administratif, serta lemahnya pengawasan dalam penerbitan sertifikat. Dalam praktik terkini, terdapat skema yang semakin sering digunakan oleh jaringan mafia tanah: menguasai tanah terlantar, membangun bangunan kecil untuk legalisasi fisik, menjaminkannya ke bank, dan kemudian mempailitkan diri guna...
Apa Bahaya Oligarki Bagi Bangsa?
Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Bandung, DetikHukum | Oligarki adalah sistem kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil elite—biasanya mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam sistem ini, arah kebijakan dan keputusan penting negara lebih banyak ditentukan oleh elite tersebut, bukan oleh suara mayoritas rakyat. Secara historis dan praktiknya di berbagai negara, termasuk Indonesia, oligarki bukan hanya...
Dampak Kebijakan Subsidi Pajak Mobil Listrik Bagi Perekonomian Negara, dan Dugaan Gratifikasi Pembuat Kebijakannya
Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Bandung, DetikHukum | Kebijakan subsidi pajak bagi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) yang diberlakukan sejak 2023 oleh pemerintah Indonesia menuai pro-kontra. Di satu sisi, kebijakan ini diklaim mendukung agenda transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Namun di sisi lain, kebijakan ini dinilai tidak adil secara fiskal, minim evaluasi, dan bahkan mengandung potensi...
Ucapan Damai dengan Mengenakan Kasih dan Konsekuensi Spiritualitasnya
Bandung, DetikHukum | Dalam kehidupan yang serba cepat, penuh tekanan, dan kerap dilanda perpecahan, ucapan damai menjadi lebih dari sekadar sapaan atau basa-basi. Ia adalah harapan, doa, dan pernyataan nilai luhur yang merangkul kemanusiaan kita. Ketika seseorang mengucapkan, “Damai bagimu,” ia sesungguhnya sedang mewartakan niat baik kepada sesama, sebuah keinginan tulus agar hidup yang kita jalani bisa lebih tenteram,...
Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Konsekuensi Hukumnya
Di era digital yang serba cepat ini, media sosial telah menjelma menjadi ruang publik baru tempat bertemunya ragam opini, ekspresi, dan komunikasi lintas batas. Namun, di balik kemajuan teknologi informasi, media sosial juga menjadi ladang subur bagi munculnya ujaran kebencian (hate speech) yang kian marak. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berpotensi menjadi pemicu konflik horizontal,...
Menolak Lupa: Pengusutan Mega Korupsi Pertamina yang Dilupakan Negara
Oleh Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Di tengah kegaduhan politik nasional dan hiruk-pikuk kampanye kekuasaan, satu skandal besar justru nyaris luput dari perhatian publik dan media: mega korupsi di tubuh PT Pertamina (Persero). Sebuah ironi besar, ketika lembaga negara terkesan bungkam terhadap kasus yang justru menempati posisi pertama dalam daftar kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar dalam...
Jokowi: Negarawan atau Politikus Preman? Dari Kesederhanaan Simbolik Menuju Nepotisme Sistemik
Pada tahun 2014, nama Joko Widodo—atau Jokowi—melambung sebagai simbol perubahan. Di tengah frustrasi publik terhadap elite politik lama yang sarat korupsi dan patronase, Jokowi datang sebagai "orang biasa" yang tak memiliki latar belakang militer, trah politik, atau koneksi konglomerasi besar. Ia datang dari Solo dengan senyum sederhana dan bahasa yang membumi. Sebagian menyebutnya “negarawan rakyat” — pemimpin yang lahir dari...
Dugaan Fiktif Tanda “P” Dalam Letter C Sadiredja di Kelurahan Antapani Wetan
Bandung, DetikHukum | Polemik baru terkait status tanah adat di kawasan Antapani Tengah, Kota Bandung, mencuat ke permukaan. Tim kuasa hukum dari Kantor BSDR (Bernard Simamora dan Rekan) melayangkan permintaan klarifikasi kepada Perumnas Regional IV Bandung atas dugaan pembebasan tanah seluas ±1,18 hektar yang tidak pernah disertai bukti pelepasan hak. Dalam surat resmi tertanggal 16 Mei 2025, BSDR mewakili kliennya,...
