Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Bandung Masifkan Pelatihan dan Padat Karya
Siaran Pers Diskominfo Kota Bandung5 Juni 2025 Detikhukum.com.Melalui program-program strategis yang menyasar peningkatan keterampilan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen untuk menekan angka pengangguran. Fokus utama menekan angka pengangguran yaitu dengan pelatihan kewirausahaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan program padat karya yang ditujukan khusus untuk kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menuturkan, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah...
Menyoal Secara Kritis dan Argumentatif Alasan Pemakzulan Gibran (Bagian 6)
Saatnya Bertanya – Beranikah Kita Memakzulkan Gibran? Di hadapan fakta telanjang tentang kerusakan sistemik demokrasi, kompromi kekuasaan yang melampaui batas etika, serta proses politik yang menodai martabat konstitusi, kini tiba saatnya bagi kita—rakyat dan lembaga negara—untuk bertanya dengan jujur: beranikah kita memakzulkan seorang wakil presiden yang lahir dari pelanggaran hukum, etika, dan akal sehat publik? Pertanyaan ini bukan soal membenci pribadi...
Menyoal Secara Kritis dan Argumentatif Alasan Pemakzulan Gibran (Bagian 5)
Politik Pembiaran – Ladang Dosa sebagai Tabungan Kekuasaa Jika kita menelusuri cara kekuasaan dijalankan di era Presiden Joko Widodo, akan tampak satu pola yang konsisten namun berbahaya: pembiaran sistemik terhadap penyimpangan, pelanggaran hukum, dan kejahatan anggaran, bukan karena ketidaktahuan, tapi sebagai bagian dari strategi politik. Inilah yang kita sebut politik pembiaran—sebuah taktik kekuasaan yang tidak hanya membiarkan dosa-dosa elite mengendap,...
Menyoal Secara Kritis dan Argumentatif Alasan Pemakzulan Gibran (Bagian 4)
Bansos Demi Dinasti: Ketika Uang Rakyat Digunakan untuk Menangkan Anak Presiden. Bandung, DetikHukum | Jika demokrasi adalah ruang rasional bagi rakyat untuk menentukan masa depan bangsanya, maka Pemilu 2024 patut dikenang sebagai titik balik kegelapan, ketika kesejahteraan dijadikan alat kekuasaan, dan bantuan sosial (bansos) ditukar dengan suara. Di bawah kendali Presiden Joko Widodo, negara menggelontorkan bansos dalam jumlah yang sangat...
Menyoal Secara Kritis dan Argumentatif Alasan Pemakzulan Gibran (Bagian 3)
Bansos Demi Dinasti: Ketika Uang Rakyat Digunakan untuk Menangkan Anak Presiden. Bandung, DetikHukum | Jika demokrasi adalah ruang rasional bagi rakyat untuk menentukan masa depan bangsanya, maka Pemilu 2024 patut dikenang sebagai titik balik kegelapan, ketika kesejahteraan dijadikan alat kekuasaan, dan bantuan sosial (bansos) ditukar dengan suara. Di bawah kendali Presiden Joko Widodo, negara menggelontorkan bansos dalam jumlah yang sangat...
Idul Adha 2025 Kota Bandung: 2.075 Titik Salat dan 13.321 Ekor Hewan Kurban
Detikhukum.com Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyiapkan 2.075 lokasi pelaksanaan salat Iduladha 1446 Hijriah yang akan digelar pada Jumat, 6 Juni 2025. Rangkaian ibadah tahunan ini akan dipusatkan di Masjid Agung Al Ukhuwah, Jalan Wastukancana, Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dijadwalkan melaksanakan salat Iduladha di masjid tersebut bersama Wakil Wali Kota, Erwin dan Sekretaris Daerah, Iskandar Zulkarnain. Usai salat, Wali...
Menyoal Secara Kritis dan Argumentatif Alasan Pemakzulan Gibran (Bagian 2)
Cawe-Cawe Presiden – Ketika Jokowi Melampaui Garis Netralitas dan Menyesatkan Makna Konstitusi Bandung, DetikHukum Dalam sistem demokrasi konstitusional, presiden bukan hanya pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, tetapi juga simbol moral negara yang seharusnya menjaga jarak dari kepentingan politik praktis, apalagi dalam konteks suksesi kekuasaan. Namun dalam Pemilu 2024, prinsip itu nyaris tidak tersisa. Presiden Joko Widodo secara terang-terangan menyatakan akan “cawe-cawe...
Menyoal Secara Kritis dan Argumentatif Alasan Pemakzulan Gibran (Bagian 1)
Dari Etika ke Kekuasaan – Skandal Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Bandung, DetikHukum | Bagian ini terutama tentang aspek: 1. Kronologi hukum dan etika secara lebih detail, 2. Pemaparan konflik kepentingan sebagai bentuk pelanggaran berat konstitusi,3. Kritik normatif terhadap diamnya lembaga negara lain, dan 4. Penekanan ancaman terhadap demokrasi substantif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah luka terbuka dalam sejarah demokrasi Indonesia....
Menyoal Secara Kritis dan Argumentatif Alasan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka
Bandung, DetikHukum | Wacana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mengemuka bukan tanpa alasan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional yang sah untuk memastikan pejabat negara tetap berada dalam koridor hukum, etika publik, dan tanggung jawab konstitusional. Dalam hal ini, sejumlah akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil mempertanyakan secara serius legitimasi dan...
Jika Ijazah Anda Asli, Mengapa Takut Menunjukkannya kepada Publik?
Bandung, DetikHukum|Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas pejabat publik, pertanyaan ini menjadi sangat relevan: Jika ijazah Anda benar-benar sah, diperoleh melalui jalur pendidikan yang legal dan jujur, lalu mengapa merasa enggan atau bahkan menolak untuk menunjukkannya kepada publik? Dalam sistem demokrasi yang sehat, keterbukaan bukan hanya sekadar tuntutan moral, tetapi fondasi bagi kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Isu keaslian...
