Wakil Bupati Tapanuli Tengah Serahkan Satu Ekor Sapi Kurban Presiden
Pandan, Detikhukum.com|Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi secara resmi menyerahkan hewan kurban satu ekor Sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kepada masyarakat, berempat di Kelurahan Pandan Jumat (06/06/2025). Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi menyampaikan, "Saya mengajak Kita semua mengucapkan Puji dan Syukur kepala Allah SWT dan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberi bantuan Hewan Kurban...
Sekda Definitif Resmi Dilantik, Pemkot Bandung Dapat Dukungan Penuh DPRD
Bandung, DetikHukum | Iskandar Zulkarnain resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Bandung, Kamis 5 Juni 2025. Atas hal itu, DPRD Kota Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap optimalisasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi menyebut keberadaan Sekda definitif sangat penting untuk memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjaga integritas pemerintahan. “Untuk kerja-kerja Pemerintah...
Sidang Perlawanan Eksekusi Sampe Banjarnahor Digelar di PN Sumber
Sumber, DetikHukum | Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, hari ini (4/6/2025) menggelar sidang perdana perkara Perlawanan terhadap Lelang Eksekusi yang diajukan oleh Sampe Banjarnahor, warga Komplek Lobunta, Kecamatan Mundu. Perkara ini terdaftar dengan Nomor 35/Pdt.Bth/2025/PN Sbr, dan berfokus pada keberatan terhadap pelaksanaan lelang atas rumah tinggal yang diklaim sebagai harta bersama (gono-gini), yang status hukumnya masih disengketakan dalam proses perceraian tingkat...
Saktinya Surat Sekcam Ujungberung Menghidupkan Kohir Mati
Bandung, DetikHukum | Sebuah surat administratif tertanggal 28 Nopember 2024 yang diterbitkan Drs. Jana Surjana, M.Si., Sekretaris Kecamatan Ujungberung, kini menjadi sorotan publik setelah diduga menjadi pintu masuk kebangkitan kembali dokumen pertanahan yang selama ini tidak diakui secara hukum: Kohir C 407 Persil D 251 atas nama Toyib bin Hasan. Surat tersebut bertanggal 28 November 2024, hanya tiga bulan...
Tanda Tangan Palsu Cemari Sengketa Tanah Cigending
Bandung, DetikHukum | Kelompok yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Km. H. Toyib bin Km. H. Hassan dituding melakukan pemalsuan tanda tangan dua mantan Camat Ujungberung, yakni Drs. Maman Sukhman, M.Si. dan Drs. Taufik, M.M., dalam salinan Surat Keterangan No. 593/279-Kec.Uber/2011. Salinan dari salinan surat tersebut disertai tulisan tangan berbunyi: “Diakui kembali Surat Keterangan ini oleh yang bersangkutan”, lengkap...
Peradilan Koneksitas dalam Perkara Pertanahan Menuju Peradilan Khusus
Bandung, DetikHukum | Konflik pertanahan di Indonesia kian kompleks dan mengakar. Satu sengketa tanah kerap kali mencakup pemalsuan dokumen (pidana), penguasaan lahan tanpa hak (perdata), hingga penerbitan sertifikat cacat prosedur (tata usaha negara). Namun, sistem hukum yang ada masih bersifat sektoral. Sengketa tanah diproses terpisah: ke peradilan pidana untuk pemalsuan, ke perdata untuk kepemilikan, dan ke PTUN untuk sengketa...
Urgensi Pengadilan Khusus Pertanahan dalam Memberantas Mafia Tanah dan Sengketa Agraria
Bandung, DetikHukum | Fenomena mafia tanah telah menjadi salah satu masalah agraria paling serius di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Mereka bukan hanya sekumpulan individu yang memalsukan dokumen, tetapi sindikat terorganisir yang melibatkan oknum aparat desa, notaris, pejabat agraria, hingga penegak hukum. Dengan dokumen palsu dan jaringan kekuasaan, mereka dapat merebut tanah sah milik warga, bahkan mengajukan gugatan hukum...
Modus Mafia Tanah: Dari Tanah Terlantar, Sertifikat Palsu, Hingga Permohonan Pailit
Bandung, DetikHukum | Salah satu tantangan besar dalam sistem pertanahan Indonesia adalah maraknya mafia tanah yang memanfaatkan kelengahan pemilik sah, kelemahan sistem administratif, serta lemahnya pengawasan dalam penerbitan sertifikat. Dalam praktik terkini, terdapat skema yang semakin sering digunakan oleh jaringan mafia tanah: menguasai tanah terlantar, membangun bangunan kecil untuk legalisasi fisik, menjaminkannya ke bank, dan kemudian mempailitkan diri guna...
Apa Bahaya Oligarki Bagi Bangsa?
Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Bandung, DetikHukum | Oligarki adalah sistem kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil elite—biasanya mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam sistem ini, arah kebijakan dan keputusan penting negara lebih banyak ditentukan oleh elite tersebut, bukan oleh suara mayoritas rakyat. Secara historis dan praktiknya di berbagai negara, termasuk Indonesia, oligarki bukan hanya...
Dampak Kebijakan Subsidi Pajak Mobil Listrik Bagi Perekonomian Negara, dan Dugaan Gratifikasi Pembuat Kebijakannya
Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Bandung, DetikHukum | Kebijakan subsidi pajak bagi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) yang diberlakukan sejak 2023 oleh pemerintah Indonesia menuai pro-kontra. Di satu sisi, kebijakan ini diklaim mendukung agenda transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Namun di sisi lain, kebijakan ini dinilai tidak adil secara fiskal, minim evaluasi, dan bahkan mengandung potensi...
