Ucapan Damai dengan Mengenakan Kasih dan Konsekuensi Spiritualitasnya
Bandung, DetikHukum | Dalam kehidupan yang serba cepat, penuh tekanan, dan kerap dilanda perpecahan, ucapan damai menjadi lebih dari sekadar sapaan atau basa-basi. Ia adalah harapan, doa, dan pernyataan nilai luhur yang merangkul kemanusiaan kita. Ketika seseorang mengucapkan, “Damai bagimu,” ia sesungguhnya sedang mewartakan niat baik kepada sesama, sebuah keinginan tulus agar hidup yang kita jalani bisa lebih tenteram,...
Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Konsekuensi Hukumnya
Di era digital yang serba cepat ini, media sosial telah menjelma menjadi ruang publik baru tempat bertemunya ragam opini, ekspresi, dan komunikasi lintas batas. Namun, di balik kemajuan teknologi informasi, media sosial juga menjadi ladang subur bagi munculnya ujaran kebencian (hate speech) yang kian marak. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berpotensi menjadi pemicu konflik horizontal,...
Menolak Lupa: Pengusutan Mega Korupsi Pertamina yang Dilupakan Negara
Oleh Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Di tengah kegaduhan politik nasional dan hiruk-pikuk kampanye kekuasaan, satu skandal besar justru nyaris luput dari perhatian publik dan media: mega korupsi di tubuh PT Pertamina (Persero). Sebuah ironi besar, ketika lembaga negara terkesan bungkam terhadap kasus yang justru menempati posisi pertama dalam daftar kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar dalam...
Jokowi: Negarawan atau Politikus Preman? Dari Kesederhanaan Simbolik Menuju Nepotisme Sistemik
Pada tahun 2014, nama Joko Widodo—atau Jokowi—melambung sebagai simbol perubahan. Di tengah frustrasi publik terhadap elite politik lama yang sarat korupsi dan patronase, Jokowi datang sebagai "orang biasa" yang tak memiliki latar belakang militer, trah politik, atau koneksi konglomerasi besar. Ia datang dari Solo dengan senyum sederhana dan bahasa yang membumi. Sebagian menyebutnya “negarawan rakyat” — pemimpin yang lahir dari...
Dugaan Fiktif Tanda “P” Dalam Letter C Sadiredja di Kelurahan Antapani Wetan
Bandung, DetikHukum | Polemik baru terkait status tanah adat di kawasan Antapani Tengah, Kota Bandung, mencuat ke permukaan. Tim kuasa hukum dari Kantor BSDR (Bernard Simamora dan Rekan) melayangkan permintaan klarifikasi kepada Perumnas Regional IV Bandung atas dugaan pembebasan tanah seluas ±1,18 hektar yang tidak pernah disertai bukti pelepasan hak. Dalam surat resmi tertanggal 16 Mei 2025, BSDR mewakili kliennya,...
Gugat Eksekusi Lelang di PN Sumber, Sampe Banjarnahor Minta Perlindungan Hukum
Bandung, DetikHukum | Sebuah gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi mengemuka di Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon. Gugatan ini diajukan oleh Sampe Banjarnahor melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Bernard Simamora dan Rekan (BSDR), Banelaus Naipospos, S.H., M.H., dan Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H. Gugatan tersebut menyasar pelaksanaan eksekusi lelang atas rumah yang merupakan harta bersama (gono-gini) antara...
Mafia Tanah di Cigending: Dokumen Sah Ahli Waris Diserahkan, Terungkap Dugaan Pemalsuan Identitas dan Klaim Fiktif
Bandung, DetikHukum | Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M., selaku ketua tim kuasa hukum ahli waris almarhum H. Bahrum bin H. Tajib, bersama tim BSDR, menyerahkan 15 dokumen autentik dan sah kepada pihak Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung. Penyerahan ini tidak hanya bertujuan mempertegas status hukum kepemilikan atas tanah Persil 251.I Kohir No. 397, eks Desa Pakemitan,...
Soeharto dan Jejak Kontroversi Gelar Pahlawan: Mengapa Penolakannya Masif?
Bandung, DetikHukum | Di tahun-tahun terakhir, nama Soeharto kembali mengisi ruang perdebatan publik. Bukan soal kepemimpinannya semata, tapi terkait wacana untuk menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional. Sebagian kalangan, termasuk loyalis Orde Baru dan segelintir tokoh politik, menilai bahwa Soeharto layak dikenang sebagai tokoh penyelamat bangsa. Namun, suara yang jauh lebih keras terdengar dari berbagai arah: penolakan yang nyaring dan luas. Mengapa...
Mengapa Usulan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional Ditolak di Mana-Mana?
Oleh: Bernard Simamora Bandung, DetikHukum | Wacana pengangkatan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kembali mencuat ke ruang publik, seperti hantu masa lalu yang enggan pergi. Setiap kali isu ini dimunculkan, respons masyarakat tidak pernah tenang: gelombang penolakan datang dari aktivis, akademisi, korban pelanggaran HAM, hingga generasi reformasi. Pertanyaannya sederhana namun tajam: layakkah Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional? Jawaban dari berbagai penjuru...
Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL
Dalam praktik penanganan perkara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), banyak gugatan hukum yang diajukan terhadap bank sebagai kreditur, di mana KPKNL turut digugat sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Umumnya, dasar gugatan tersebut adalah dugaan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep hukum ini secara tepat. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang...
