Penjelasan Singkat Kewenangan Peradilan Agama
Kata "kekuasaan" sering kali disebut sebagai "kompetensi", yang berasal dari bahasa Belanda competentie, yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai "kewenangan" dan terkadang sebagai "kekuasaan". Dalam konteks peradilan, kekuasaan atau kewenangan memiliki keterkaitan dengan hukum acara dan mencakup dua aspek utama, yaitu: kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan Relatif Kewenangan relatif berkaitan dengan pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang memiliki jenis yang sama, tergantung...
Unsur-Unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen
Bandung, DetikHukum | Pemalsuan dokumen merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan dengan menciptakan atau mengubah suatu dokumen dengan maksud menipu pihak lain. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemalsuan dokumen diatur secara ketat untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan keabsahan berbagai dokumen. Objek pemalsuan dapat berupa dokumen resmi, identitas, maupun kontrak. Pemalsuan dokumen dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang diatur...
Langkah Hukum Pembatalan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama
Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum dari seorang mujtahid atau fakih atas permintaan seseorang yang sifatnya tidak mengikat, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Azis Dahlan et al. dalam Ensiklopedi Hukum Islam (hal. 326). Dari definisi tersebut, Penetapan Ahli Waris dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan hukum waris. Jawaban ini mencakup siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang berhak...
Proses Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama
Ahli waris adalah individu atau kelompok yang berhak menerima harta peninggalan almarhum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, ahli waris memiliki peran yang sangat penting dalam pengalihan harta, karena mereka berhak atas harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Definisi ahli waris dapat bervariasi di berbagai negara, tergantung pada ketentuan hukum sipil atau hukum...
Modus Operandi Mafia Tanah: Pemalsuan Dokumen Ahli Waris
Bandung, DetikHukum – Kasus mafia tanah kembali mencuat dengan modus operandi yang semakin beragam. Salah satu taktik yang digunakan adalah pemalsuan dokumen penting, seperti Surat Keterangan Ahli Waris, Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama, kikitir palsu, hingga Surat Keterangan Tanah palsu. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah sengketa tanah adat di Cigending, Ujungberung. Dalam kasus ini, sekelompok orang mengaku...
Dengan Berkelit, Camat Ujungberung Klarifikasi Dugaan Keterlibatan dalam Mafia Tanah
Bandung, DetikHukum | Dugaan keterlibatan Camat Ujungberung, Bapak Abriwansyah Fitri, AP, S.Sos, M.AP., dalam kasus mafia tanah mencuat di masyarakat. Isu ini berawal dari administrasi tanah adat yang belum bersertifikat dan sengketa pertanahan di wilayah Kecamatan Ujungberung. Menanggapi hal tersebut, pihak Kecamatan Ujungberung memberikan klarifikasi resmi atas pertanyaan dari MajalahHukum.com. Dalam konfirmasinya, Pemerintah Kecamatan Ujungberung menegaskan bahwa mereka hanya memiliki...
Program Makan Siang Gratis Sebaiknya Dibatalkan
Bandung, pelitaindonews | Program makan siang gratis bagi siswa yang direncanakan diluncurkan pemerintahan Prabowo menjadi topik menarik karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa dan menunjang kualitas pendidikan. Namun, di balik niat baik tersebut, program ini diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan serius yang berasal dari keberagaman kondisi sekolah dan siswa di Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, ribuan sekolah dengan...
Asas Legalitas dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Bandung, DetikHukum | Dalam sistem hukum Indonesia, asas legalitas atau juga dikenal sebagai asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi. Asas ini juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian Asas Legalitas Asas legalitas dapat diartikan sebagai prinsip bahwa tidak ada tindakan pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang...
Mengembangkan Lulusan Berkualitas untuk Dunia Kerja dan Masyarakat yang Produktif di SMK Taruna Ganesha
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Ganesha adalah salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki tujuan yang jelas dalam memberikan pendidikan kepada siswa-siswi. Melalui program pendidikan yang komprehensif, SMK Taruna Ganesha bertujuan untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. 1. Mempersiapkan Siswa untuk Dunia Kerja Salah satu tujuan utama dari pendidikan di SMK Taruna...
Bagaimana Jika Pengadilan Menghasilkan Ketidakadilan?
Di negara kita, pengadilan adalah lembaga yang bertugas menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum. Namun, terkadang ada situasi di mana pengadilan melalui putusan majelis hakim justru menghadirkan ketidakadilan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidaktepatan dalam menerapkan hukum, adanya intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, atau mungkin karena faktor subjektivitas dari para hakim. Salah satu contoh nyata...
