Beranda Arsip Hukum ‎Perkembangan Kasus Pengancaman Wartawan oleh Mandor/pengawas SPBU Aek Kanopan: Pisau Ditemukan, Pelapor...

‎Perkembangan Kasus Pengancaman Wartawan oleh Mandor/pengawas SPBU Aek Kanopan: Pisau Ditemukan, Pelapor Kecewa Motor Tak Disita & Desak Pasal Berlapis

14
0

‎Perkembangan Kasus Pengancaman Wartawan oleh Mandor/pengawas SPBU Aek Kanopan: Pisau Ditemukan, Pelapor Kecewa Motor Tak Disita & Desak Pasal Berlapis

 

Kabupaten Labuhanbatu. Detikhukum.Com

‎

Penanganan kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam (sajam) jenis pisau terhadap wartawan Pers Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Munawir Hasibuan, yang dilakukan oleh seorang mandor/pengawas SPBU 14.214.234 Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara , bernama rekannya Ridho Situmorang alias Ridho, kembali menuai sorotan miring.

‎

‎Meskipun Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: SP2HP/286.a/XI/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 16 November 2026 telah diterbitkan dan barang bukti Sajam jenis pisau berhasil ditemukan dan telah diamankan polisi, pihak pelapor justru meluapkan kekecewaan mendalam atas kinerja penyidik Polsek Kualuh Hulu.Polres Kabupaten Labuhanbatu.

‎

‎Pelapor (Korban red) menilai penyidikan terkesan setengah-setengah. Selain mempertanyakan mengapa sepeda motor milik sang mandor /pengawas (pelaku) SPBU—yang digunakan menuju TKP dan menjadi tempat menyimpan sajam di bawah jok—tidak ikut disita, pelapor juga sangat kecewa dengan pasal yang diterapkan penyidik kepada tersangka.

‎

‎Berdasarkan SP2HP, tersangka Ridho Situmorang selaku mandor/pengawas SPBU hanya dijerat dengan Pasal 448 ayat (1) huruf a KUHPidana. Menurut pelapor, penerapan pasal tersebut terlalu tunggal dan tidak sebanding dengan ancaman serta teror nyata yang nyaris merenggut nyawanya saat menjalankan tugas jurnalistik.

‎

‎”Kami sangat mengapresiasi Polsek Kualuh Hulu yang mana telah ditemukan barang bukti Sajam jenis pisau tersebut setelah sempat viral, tapi kami heran mengapa sepeda motor pelaku yang menjabat sebagai mandor/pengawas SPBU dan dipakai membawa sajam ke lokasi tidak ikut disita sebagai barang bukti kejahatan. Lebih dari itu, kami sangat kecewa dengan penerapan pasal oleh penyidik. Ini bukan sekadar pengancaman ringan biasa; ada unsur niat menghilangkan nyawa, menghalang-halangi tugas jurnalistik pada peliputan serta kompirmasi. Tersangka z membawa senjata tajam secara ilegal ke fasilitas umum. Seharusnya penyidik menerapkan pasal berlapis, bukan hanya satu pasal yang terkesan meringankan pelaku.” Ucap korban kepada awak media, Senin (16/11/2026).

‎

‎Berikut adalah deretan pasal berlapis yang seharusnya dipertimbangkan dan dikenakan kepada tersangka yaitu,

‎

‎1. Pasal 335 KUHPidana tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan disertai Ancaman Kekerasan: Ancaman verbal secara langsung yang disertai unjuk kekerasan fisik menggunakan senjata tajam memenuhi unsur pemaksaan dengan ancaman kekerasan terhadap Wartawan selaku korban merasa terintimidasi.

‎

‎2. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1): Tersangka membawa, menguasai, dan menyimpan senjata penusuk (pisau) tanpa hak ke tempat umum (area SPBU). Ancaman hukuman dalam UU Darurat ini sangat berat, yakni mencapai hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.

‎

‎3. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) (mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan/informasi) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. Unsur menghalang-halangi tugas jurnalistik ini sangat kuat karena korban sedang melakukan investigasi/konfirmasi penyelewengan BBM subsidi di SPBU tersebut.

‎

‎4. Pasal 53 juncto Pasal 338 KUHPidana (Percobaan Pembunuhan): Mengingat ancaman eksplisit yang dilontarkan pelaku (“nanti tak bernapas kau kubuat”) sambil menghunuskan pisau tajam secara langsung ke arah vital korban, unsur permufakatan jahat atau percobaan yang mengancam nyawa patut diselidiki secara serius.

‎

‎Menyikapi berbagai kejanggalan mulai dari sempat lenyapnya barang bukti pisau hingga tidak disitanya sepeda motor pelaku dan ringannya penerapan pasal terhadap sang mandor SPBU, seluruh jajaran redaksi media nasional dan lokal menegaskan akan terus mengawal ketat kasus ini.

‎

‎Insan Pers Kabupaten Labuhanbatu Raya mendesak Kapolres Labuhanbatu dan Propam Polda Sumut agar segera mengevaluasi kinerja penyidik Polsek Kualuh Hulu. Pengawalan ini dilakukan guna memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, serta memberikan rasa keadilan bagi insan pers yang dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap praktik-praktik ilegal, termasuk dugaan sindikat penimbunan BBM bersubsidi di SPBU Aek Kanopan.

 

Terpisah, menurut keterangan Kapolsek Kualuh Hulu AKP Citra Yani Br Barus SH.MH melalui Kanit Reskrim Ipda Ramadhan dan penyidik pembantu selaku Juper Aiptu TH Sipahutar menyebutkan, terkait dengan barang bukti kenderaan sepeda motor tersangka yang belum disita sebagai barang buktinya, nanti kalau memang pihak kejaksaan meminta disita baru kita sita kendaraan sepeda motor.

“” Inikan berkas tersangka kita serahkan Kejaksaan sejaai surat pemberitahuan itu. Nah,bila JPU nya nanti si kejaksaan. Nah, bila nanti pihak kejaksaan meminta supaya kenderaan sepada motor disita sebagai barang bukti juga. Kami akan ambil dan sita sepeda motornya, kita tunggu nanti apa kata JPU “, pungkas penyidik .

By penulis (Mora Tanjung).


Eksplorasi konten lain dari DetikHukum

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan