BANDUNG – Di atas kertas, deretan piring aluminium berisi makan siang tersusun rapi, menjanjikan gizi bagi anak-anak bangsa. Namun di lapangan, aroma yang menguar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap kali menyisakan kecemasan alih-alih kelegaan.
Alih-alih melakukan introspeksi mendalam atas carut marut pelaksanaan program, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, justru melempar pernyataan yang memantik bara. Dalam sebuah rekaman rapat yang belakangan viral, ia berdalih bahwa program MBG secara struktural tidak bermasalah. Polemik yang telanjur membesar di ruang publik, menurutnya, justru digerakkan oleh faktor ideologis-politis yang disulut oleh para guru, orang tua siswa, wartawan, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Pernyataan ini kontan menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Pengamat kebijakan publik, akademisi, hingga para penggiat sosial menilai narasi tersebut sebagai bentuk pengingkaran realitas yang memperkeruh eskalasi konflik di tengah masyarakat.
Menanggapi sikap lempar batu sembunyi tangan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPR I), Rohimat yang akrab disapa Kang Joker, melayangkan kritik pedas bernada satir dengan gaya bahasa jalanan yang lugas dan blak-blakan. Sebagai figur aktivis yang kerap vokal menyoroti kebijakan publik, ia menilai menyalahkan guru dan orang tua murid adalah puncak dari ketidakpekaan pejabat negara terhadap perut anak-anak yang terancam.
“Bongkar, jangan asal ngomong program aman sentosa dari balik meja empuk ber AC! Coba turun ke bawah, lihat langsung realitanya. Guru-guru di sekolah itu ketar-ketir setiap kali kotak makanan dibuka karena takut anak didiknya tumbang keracunan. Kok tega-teganya, yang siaga di garda depan malah dituduh main politik? Kalau makanan itu bersih dan bermutu, mustahil orang tua berteriak ngamuk, dan mustahil ribuan dapur ditutup!” cetus Kang Joker.
Kang Joker juga menyoroti bagaimana logika birokrasi kerap terbalik, di mana alih-alih membenahi sistem dapur dan rantai pasok yang amburadul, pihak berwenang justru sibuk mencari kambing hitam di luar lingkaran kekuasaan demi cuci tangan.
Narasi bahwa MBG baik-baik saja runtuh seketika jika dihadapkan pada rentetan fakta di lapangan. Berbagai catatan insiden membuktikan bahwa persoalan teknis, higienitas, hingga tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi berada dalam kondisi darurat.
Sejumlah wilayah sempat diguncang kasus gawat darurat ketika puluhan hingga ratusan siswa terpaksa dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat mengalami gejala keracunan pasca menyantap menu MBG, yang penanganannya di lapangan sering kali terkesan lamban dan defensif. Ironisnya, di tengah klaim program tanpa cela, BGN sendiri sejatinya telah mengambil langkah darurat dengan menangguhkan hingga menutup hampir dua ribu dapur penyedia makanan lantaran terbukti tidak memenuhi standar kelayakan higienitas atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Selain masalah kesehatan, beban moral yang berat juga dilemparkan kepada para guru di sekolah untuk mencicipi dan memastikan makanan tersebut aman secara mandiri tanpa infrastruktur pengawasan yang memadai.
Kritik tajam yang dilayangkan oleh pers, aktivis LSM, dan masyarakat sipil bukanlah manifestasi dari sentimen politik atau desas-desus ideologis, melainkan sebuah alarm darurat atas keselamatan generasi penerus bangsa.
Ketika dapur-dapur penyedia makanan massal beroperasi tanpa standar higienitas yang ketat, dan pejabat publik lebih memilih menyalahkan pembawa pesan daripada memperbaiki sistem, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar citra sebuah program pemerintah, melainkan nyawa anak-anak di ruang-ruang kelas Indonesia.
Editor: Dani Sumarno
Eksplorasi konten lain dari DetikHukum
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
