Bandung, 4 September 2026 — Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jawa Barat Menggugat di depan kantor PT Migas Utama Jabar, Jalan Jakarta No. 40, Kota Bandung, pada Jumat (4/9), berlangsung aman, tertib, dan terkendali.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.10 WIB tersebut diikuti sekitar 10 orang peserta, dengan M. Ari sebagai penanggung jawab aksi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait tata kelola, transparansi, dan profesionalisme Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, khususnya mengenai perlunya evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses serta profesionalisme pengangkatan Direktur Utama PT Migas Utama Jabar.
Massa membawa alat pengeras suara dan sejumlah spanduk berisi tuntutan, di antaranya bertuliskan “Meminta DIRUT MUJ untuk segera mundur” serta “Team sukses partai jadi dirut”.
Dalam orasinya, peserta aksi mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memastikan seluruh BUMD dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Massa juga meminta agar proses pengisian jabatan strategis di lingkungan BUMD dievaluasi guna memastikan terpenuhinya prinsip kompetensi, integritas, profesionalisme, dan meritokrasi. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk politisasi maupun intervensi kepentingan yang dinilai dapat mengganggu independensi dan profesionalisme pengelolaan BUMD.
Selain itu, peserta aksi mendorong keterbukaan informasi publik terkait kebijakan dan pengelolaan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Massa meminta pihak berwenang melakukan evaluasi dan pemeriksaan apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam tata kelola maupun proses pengisian jabatan strategis BUMD.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program strategis pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut mencakup aspek keamanan, pengawasan, penggunaan anggaran, pembiayaan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Massa turut mendorong penguatan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dan daerah. Mereka juga meminta adanya pertanggungjawaban politik dan moral dari pihak-pihak yang memiliki posisi, kewenangan, maupun pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, agar kepentingan masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan politik ataupun kelompok tertentu.
Peserta aksi menegaskan bahwa keselamatan, kesejahteraan, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat Jawa Barat harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Sekitar pukul 10.50 WIB, kegiatan penyampaian aspirasi selesai. Massa kemudian meninggalkan lokasi dengan tertib.
Kapolsek, Aiptu Ripai, menyampaikan bahwa selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali. Pengamanan dan pengawalan dilakukan oleh personel kepolisian dari Polsek terkait.
Aksi berlangsung tanpa adanya gangguan keamanan yang menonjol.
Rilis: Dani
Eksplorasi konten lain dari DetikHukum
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
