Pandan, Detikhukum.com|Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi secara resmi menyerahkan hewan kurban satu ekor Sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kepada masyarakat, berempat di Kelurahan Pandan Jumat (06/06/2025).
Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi menyampaikan, "Saya mengajak Kita...
Bandung, DetikHukum | Iskandar Zulkarnain resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Bandung, Kamis 5 Juni 2025. Atas hal itu, DPRD Kota Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap optimalisasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi...
Sumber, DetikHukum | Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, hari ini (4/6/2025) menggelar sidang perdana perkara Perlawanan terhadap Lelang Eksekusi yang diajukan oleh Sampe Banjarnahor, warga Komplek Lobunta, Kecamatan Mundu.
Perkara ini terdaftar dengan Nomor 35/Pdt.Bth/2025/PN Sbr, dan berfokus pada keberatan terhadap...
Bandung, DetikHukum | Sebuah surat administratif tertanggal 28 Nopember 2024 yang diterbitkan Drs. Jana Surjana, M.Si., Sekretaris Kecamatan Ujungberung, kini menjadi sorotan publik setelah diduga menjadi pintu masuk kebangkitan kembali dokumen pertanahan yang selama ini tidak diakui secara hukum:...
Bandung, DetikHukum | Kelompok yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Km. H. Toyib bin Km. H. Hassan dituding melakukan pemalsuan tanda tangan dua mantan Camat Ujungberung, yakni Drs. Maman Sukhman, M.Si. dan Drs. Taufik, M.M., dalam salinan Surat Keterangan...
Bandung, DetikHukum | Konflik pertanahan di Indonesia kian kompleks dan mengakar. Satu sengketa tanah kerap kali mencakup pemalsuan dokumen (pidana), penguasaan lahan tanpa hak (perdata), hingga penerbitan sertifikat cacat prosedur (tata usaha negara). Namun, sistem hukum yang ada masih...
Bandung, DetikHukum | Fenomena mafia tanah telah menjadi salah satu masalah agraria paling serius di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Mereka bukan hanya sekumpulan individu yang memalsukan dokumen, tetapi sindikat terorganisir yang melibatkan oknum aparat desa, notaris, pejabat agraria,...
Bandung, DetikHukum | Salah satu tantangan besar dalam sistem pertanahan Indonesia adalah maraknya mafia tanah yang memanfaatkan kelengahan pemilik sah, kelemahan sistem administratif, serta lemahnya pengawasan dalam penerbitan sertifikat. Dalam praktik terkini, terdapat skema yang semakin sering digunakan oleh...
Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.
Bandung, DetikHukum | Oligarki adalah sistem kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil elite—biasanya mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam sistem ini, arah kebijakan dan keputusan penting negara lebih banyak...
Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.
Bandung, DetikHukum | Kebijakan subsidi pajak bagi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) yang diberlakukan sejak 2023 oleh pemerintah Indonesia menuai pro-kontra. Di satu sisi, kebijakan ini diklaim mendukung agenda transisi energi dan...
