Pertanyaan: Bolehkah bank menjual barang jaminan di bawah harga pasar? Misalnya, A meminjam uang ke Bank B sebesar Rp 50 juta pada tahun 2009 dengan jaminan berupa Hak Tanggungan atas rumah senilai Rp 200 juta. Pada tahun 2012, harga...
Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit merupakan fondasi utama dalam relasi antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hubungan hukum ini tidak sekadar bersifat transaksional, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan...
Banyak orang mengira bahwa ketika kredit macet, maka harta yang dijaminkan langsung bisa disita dan dilelang oleh bank. Padahal, prosesnya tidak sesederhana itu.
Kredit macet, atau dalam istilah hukumnya disebut wanprestasi, terjadi saat debitur (peminjam) tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan...
Menghadapi kredit macet bukan perkara sepele. Ketika cicilan mulai tertunggak dan telepon dari pihak penagih makin sering masuk, banyak orang merasa panik, malu, bahkan depresi. Tapi tenang dulu—kredit macet bukan akhir segalanya. Masih ada sejumlah langkah bijak dan sah...
Bandung, DetikHukum | Di balik gemerlap pembangunan dan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Bandung, bayang-bayang praktik mafia tanah terus menghantui. Bukan hanya soal kekuasaan atau lembaran sertifikat yang berpindah tangan secara gelap, tetapi juga bagaimana satu kelompok merekayasa sejarah, menyusun...
Bandung, DetikHukum | Sebuah kisah lama yang sempat terkubur selama hampir tiga dekade kembali mencuat ke permukaan. Berawal dari surat warisan yang terbit tahun 1996, kini terungkap bahwa dokumen tersebut bukan hanya penuh kejanggalan, tetapi juga telah dinyatakan batal...
Oleh Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.
Di balik deretan bangunan mewah yang tiba-tiba menjulang di pinggiran kota, ada kisah kelam tentang tanah yang berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik sahnya. Modusnya rapi, melibatkan dokumen resmi, tanda tangan aparat, bahkan...
Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.*)
Pemilu seharusnya menjadi ajang selebrasi demokrasi dan konsolidasi stabilitas politik nasional. Namun, Pemilu 2024 justru memperlihatkan wajah demokrasi yang retak—penuh cacat prosedural, intervensi kekuasaan, dan pengaburan prinsip netralitas lembaga negara. Krisis demokrasi...
Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.*)
Bandung, DetikHukum | Pemilu 2024 seharusnya menjadi ajang konsolidasi demokrasi dan stabilitas politik nasional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Proses elektoral yang diwarnai kecurangan, intervensi kekuasaan, dan pelemahan lembaga independen membuat kepercayaan...
Pengertian Produk Hukum Pengadilan Agama
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua macam produk hukum. Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produk hukumnya. Produk hukum Pengadilan Agama...
