Penetapan Ahli Waris Fiktif, Senjata Mafia Tanah Merampas Hak Rakyat
Oleh Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Di balik deretan bangunan mewah yang tiba-tiba menjulang di pinggiran kota, ada kisah kelam tentang tanah yang berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik sahnya. Modusnya rapi, melibatkan dokumen resmi, tanda tangan aparat, bahkan ketukan palu hakim. Di tengah pusaran itu, penetapan ahli waris alias PAW fiktif oleh pengadilan agama muncul sebagai celah hukum...
Pelajaran dari Pemilu 2024 : Demokrasi Rusak, Investor Lari
Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.*) Pemilu seharusnya menjadi ajang selebrasi demokrasi dan konsolidasi stabilitas politik nasional. Namun, Pemilu 2024 justru memperlihatkan wajah demokrasi yang retak—penuh cacat prosedural, intervensi kekuasaan, dan pengaburan prinsip netralitas lembaga negara. Krisis demokrasi ini bukan hanya merusak legitimasi politik, tetapi juga mengirimkan sinyal negatif ke sektor paling sensitif dari ekonomi: kepercayaan investor. Capital Outflow:...
Demokrasi yang Cacat, Ekonomi yang Tercekik: Membaca Krisis Indonesia Pasca Pemilu 2024
Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.*) Bandung, DetikHukum | Pemilu 2024 seharusnya menjadi ajang konsolidasi demokrasi dan stabilitas politik nasional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Proses elektoral yang diwarnai kecurangan, intervensi kekuasaan, dan pelemahan lembaga independen membuat kepercayaan publik dan pasar goyah. Investor asing, yang semula melihat Indonesia sebagai pasar berkembang yang menjanjikan, mulai menarik dananya. Kapital bersifat sensitif...
Produk Hukum Pengadilan Agama
Pengertian Produk Hukum Pengadilan Agama Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua macam produk hukum. Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produk hukumnya. Produk hukum Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 terdiri dari dua macam, yaitu: Putusan (untuk perkara yang bersifat...
Penjelasan Singkat Kewenangan Peradilan Agama
Kata "kekuasaan" sering kali disebut sebagai "kompetensi", yang berasal dari bahasa Belanda competentie, yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai "kewenangan" dan terkadang sebagai "kekuasaan". Dalam konteks peradilan, kekuasaan atau kewenangan memiliki keterkaitan dengan hukum acara dan mencakup dua aspek utama, yaitu: kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan Relatif Kewenangan relatif berkaitan dengan pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang memiliki jenis yang sama, tergantung...
Unsur-Unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen
Bandung, DetikHukum | Pemalsuan dokumen merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan dengan menciptakan atau mengubah suatu dokumen dengan maksud menipu pihak lain. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemalsuan dokumen diatur secara ketat untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan keabsahan berbagai dokumen. Objek pemalsuan dapat berupa dokumen resmi, identitas, maupun kontrak. Pemalsuan dokumen dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang diatur...
Langkah Hukum Pembatalan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama
Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum dari seorang mujtahid atau fakih atas permintaan seseorang yang sifatnya tidak mengikat, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Azis Dahlan et al. dalam Ensiklopedi Hukum Islam (hal. 326). Dari definisi tersebut, Penetapan Ahli Waris dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan hukum waris. Jawaban ini mencakup siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang berhak...
Proses Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama
Ahli waris adalah individu atau kelompok yang berhak menerima harta peninggalan almarhum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, ahli waris memiliki peran yang sangat penting dalam pengalihan harta, karena mereka berhak atas harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Definisi ahli waris dapat bervariasi di berbagai negara, tergantung pada ketentuan hukum sipil atau hukum...
Modus Operandi Mafia Tanah: Pemalsuan Dokumen Ahli Waris
Bandung, DetikHukum – Kasus mafia tanah kembali mencuat dengan modus operandi yang semakin beragam. Salah satu taktik yang digunakan adalah pemalsuan dokumen penting, seperti Surat Keterangan Ahli Waris, Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama, kikitir palsu, hingga Surat Keterangan Tanah palsu. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah sengketa tanah adat di Cigending, Ujungberung. Dalam kasus ini, sekelompok orang mengaku...
Dengan Berkelit, Camat Ujungberung Klarifikasi Dugaan Keterlibatan dalam Mafia Tanah
Bandung, DetikHukum | Dugaan keterlibatan Camat Ujungberung, Bapak Abriwansyah Fitri, AP, S.Sos, M.AP., dalam kasus mafia tanah mencuat di masyarakat. Isu ini berawal dari administrasi tanah adat yang belum bersertifikat dan sengketa pertanahan di wilayah Kecamatan Ujungberung. Menanggapi hal tersebut, pihak Kecamatan Ujungberung memberikan klarifikasi resmi atas pertanyaan dari MajalahHukum.com. Dalam konfirmasinya, Pemerintah Kecamatan Ujungberung menegaskan bahwa mereka hanya memiliki...
