Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Hengki, secara resmi memaparkan arah kebijakan dan strategi pengamanan wilayah hukum Jawa Barat di hadapan lintas elemen masyarakat.
Mengingat status Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, potensi konflik sosial, peredaran narkoba, intoleransi, hingga hoaks menjadi tantangan utama yang dibidik mantan Kapolda Banten tersebut.
Dalam acara silaturahmi bersama jajaran Cipayung Plus, serikat buruh, ormas hingga pimpinan media massa se-Jawa Barat di Mapolda Jabar, Kamis (22/10/2026) Irjen Pol. Hengki menegaskan bahwa stabilitas keamanan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan kepolisian tunggal.
Guna menjawab kompleksitas tersebut, perwira tinggi lulusan Akpol 1995 ini meluncurkan prinsip kerja kelembagaan bertajuk “JABAR AMAN”—sebuah akronim dari Antisipatif, Modern, Akuntabel, dan Nurani.
“Prinsip ini menuntut jajaran kepolisian untuk mampu mencegah gangguan keamanan sejak dini, memanfaatkan teknologi informasi, bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum, serta mengedepankan pendekatan humanis dan berkeadilan,” ujar Irjen Pol. Hengki, Kamis (22/10/2026)
Menurutnya, transparansi public sangat penting. Maka dari itu, Ia berjanji akan membawa kepolisian di Jawa Barat menjadi institusi yang tidak antipati terhadap masukan dari luar.
“Kami ingin membangun Polda Jawa Barat yang tegas dalam penegakan hukum, humanis dalam pelayanan, dan sangat terbuka terhadap kritik serta masukan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, jenderal bintang dua ini menggarisbawahi pentingnya peran pers sebagai fungsi kontrol sosial. Ia meminta insan media di Jawa Barat terus memelihara independensi, akurasi, dan kode etik jurnalistik agar tidak memicu kepanikan massa di tengah derasnya arus informasi.
Bandung, 22 Oktober 2026
Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar
Editor:detikhukum.com
Eksplorasi konten lain dari DetikHukum
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
