Detikhukum.com
INDRAGIRI HILIR — Hilangnya sebuah iPad yang merupakan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menuai sorotan. Perangkat tersebut disebut hilang pada saat berada dalam masa pengawasan seorang sekuriti yang kemudian diberhentikan dari tugasnya.
Informasi tersebut telah dikonfirmasi kepada H. Indra Sabriato, S.Pd.I., MA, kasubag tata usaha yang membenarkan adanya sekuriti yang diberhentikan. Menurut keterangannya, pemberhentian dilakukan setelah melalui tahapan pembinaan dan proses sesuai perjanjian kerja.
Dalam pesan konfirmasinya, H. Indra Sabriato menyebut sekuriti tersebut juga telah dihadapkan kepada orang tuanya sebelum akhirnya dikembalikan atau diserahkan kepada pihak keluarga.
«“Benar ada sekuriti yg diberhentikan. Sdh dilaksanakan tahapan pembinaan dll, sesuai Perjanjian,” demikian keterangannya.»
Ia juga menegaskan bahwa sanksi pemberhentian merupakan konsekuensi atas pelanggaran tugas dan tanggung jawab. Dalam keterangannya, ia turut membantah isu bahwa sekuriti tersebut merupakan keluarga dari Harun kepala kemenag
Namun, persoalan yang kini menjadi perhatian bukan hanya mengenai pemberhentian sekuriti.
Bagaimana dengan iPad milik negara yang dilaporkan hilang?
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa sebuah iPad hilang pada periode ketika sekuriti tersebut menjalankan tugas pengawasan. Selain itu, juga mencuat informasi mengenai kehilangan uang infak dan sejumlah barang milik karyawan.
Yang menjadi sorotan, hingga informasi ini diturunkan, kehilangan iPad yang disebut sebagai barang milik negara tersebut belum dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai prosedur penanganan kehilangan aset negara. Apalagi perangkat elektronik seperti iPad berpotensi menyimpan berbagai dokumen, akun, komunikasi, maupun data pekerjaan yang perlu dipastikan keamanannya.
Publik pun berhak mendapatkan penjelasan:
Apakah iPad tersebut telah diamankan atau ditemukan?
Data apa saja yang tersimpan di dalam perangkat tersebut?
Apakah akun dan data pada iPad sudah diamankan untuk mencegah akses pihak yang tidak berwenang?
Dan yang paling penting, mengapa kehilangan aset negara tersebut hingga kini disebut belum dilaporkan kepada aparat penegak hukum?
Tidak adanya laporan polisi juga menimbulkan tanda tanya mengenai langkah resmi yang ditempuh untuk memastikan keberadaan perangkat tersebut sekaligus mengungkap bagaimana iPad itu bisa hilang.
Jika memang tidak ada unsur pidana, tentu proses pemeriksaan dan klarifikasi dapat menjelaskan duduk persoalannya. Namun apabila terdapat dugaan tindak pidana terkait hilangnya aset negara, masyarakat tentu berharap persoalan tersebut ditangani secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, pemberhentian sekuriti tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pelaku pencurian. Pemberhentian karena pelanggaran tugas dan tanggung jawab merupakan hal yang berbeda dengan pembuktian tindak pidana. Untuk memastikan adanya pencurian, siapa pelakunya, serta bagaimana aset tersebut hilang, diperlukan pemeriksaan dan pembuktian yang berwenang.
Karena itu, perhatian publik kini tertuju kepada Kemenag Inhil untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status iPad tersebut, langkah pengamanan datanya, proses inventarisasi aset, serta alasan belum ditempuhnya pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Transparansi menjadi penting karena yang dipersoalkan bukan sekadar kehilangan sebuah perangkat elektronik, melainkan aset negara dan potensi keamanan data yang berada di dalamnya.
Publik menunggu: apakah kasus ini akan dibuka secara terang, atau justru berhenti pada pemberhentian seorang sekuriti tanpa kejelasan mengenai nasib aset negara yang hilang?
Berita ini memuat informasi berdasarkan konfirmasi dan keterangan yang diperoleh. Dugaan terkait tindak pidana, kebocoran data, maupun keterlibatan pihak tertent
Editor:Mhd
Eksplorasi konten lain dari DetikHukum
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
